Soal musibah kebakaran pasar ateh Bukittinggi, yang melumpuhkan perekonomian para pedagang, korban dari musibah tersebut, sudah semestinya Pemko Bukittinggi, ikut bertanggungjawab serta mencarikan solusinya. Diantaranya, Pemerintah harus segera memberikan akses permodalan bagi ratusan pedagang Pasar Ateh Bukittinggi, yang menjadi korban kebakaran itu. Juga pemerintah harus segera turun tangan, karena hampir semua pedagang pasar, tidak memiliki badan hukum ,sehingga, perlu dicarikan solusi agar mereka dapat memiliki akses permodalan.
"Pemerintah harus segera mengambil langkah untuk memberikan akses permodalan. Kasihan pedagang yang tertimpa musibah jadi sulit untuk recover," kata Jhon Farlis.
Menurutnya, harus ada penyesuaian aturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai penyaluran permodalan bagi pelaku usaha kecil. Ia berharap, kedepan pemerintah mulai mencarikan mekanisme, untuk menjadikan surat kepemilikan lapak, sebagai bukti aset yang dapat digunakan sebagai jaminan. Dengan begitu, pedagang kecil dapat lebih mudah mendapat akses permodalan.
Terus, bagi pedagang pasar, memulai kembali usaha mereka dari nol amat berat, karena membutuhkan modal yang cukup besar, mulai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. "Karena itu perlu pengklasifikasian menurut jenis dan besarnya, baru ditetapkan mekanisme pembiayaan yang tepat,”, jelasnya.
Belajar dari insiden kebakaran di Pasar Ateh, yang terus berulang, Jhon Farlis juga mendorong agar pemerintah mulai mencarikan mekanisme asuransi atas resiko usaha dan individu pedagangnya. Mekanisme itu, kata dia, bisa dengan menggabungkan premi asuransi ke dalam harga beli atau sewa lapak, atau dengan memasukkan premi asuransi usaha ke dalam fasilitas pendanaan. Kebakaran Pasar Ateh Bukittinggi, memicu kerugian pedagang hingga Rp 1,5 Triliun.
Kemungkinan, penyebab kebakaran akibat listrik arus pendek. "Berarti ini bagian dari perawatan pasar dan dinas terkait wajib membenahi. Jangan lagi bebani pedagang," kata Jhon Farlis. Ia juga menyesalkan kebakaran pasar terus berulang, untuk itu, dinas terkait harus bertanggung jawab terhadap musibah tersebut. Pedagang masih harus mengeluarkan biaya perbaikan kios dengan bantuan pemerintah provinsi. Campur tangan \dinas terkait, bisa dikatakan hampir tidak ada.
Kebakaran PasarAteh, lanjutnya, bisa menjadi evaluasi pengelola pasar. "Kebakaran ini sudah terjadi berulang kali. Masa itu saja tidak bisa diantisipasi. Instalasi listrik dibiarkan begitu saja. Padahal pedagang rutin membayar retribusi," ujarnya. Jhon Farlis meminta dinas terkait segera menyiapkan lapak usaha yang strategis agar pedagang bisa cepat berdagang kembali. "Ini prioritas utama," ujarnya.
Kemudian katanya, percepatan perbaikan instalasi listrik di setiap pasar mendesak dilakukan. Menurut Jhon Farlis, kepedulian setiap daerah untuk mengelola pasar tradisional sangat minim. Padahal kondisi pasar sudah sangat mengkhawatirkan."Instalasi listrik hampir sengaja dibiarkan terus. Pertanyannya ke mana anggaran mereka yang diterima dari pedagang?" ujar Jhon Farlis.
Para pedagang melihat kebakaran Pasar Ateh, mengandung unsur sabotase. Asumsi persoalan listrik hampir terjadi di semua tempat tetapi, hingga kini belum ada satu orang pun yang ditangkap atas insiden kebakaran pasar.Jhon Farlis  yakin dinas terkait mengetahui seluk beluk terkait kebakaran pasar yang selalu terulang. Para pedagang mempertanyakan langkah perbaikan instalasi listrik, yang hampir tidak pernah dilakukan dinas terkait. "Kalau sudah tahu itu sering jadi penyebab kebakaran, kenapa tidak ada perbaikan?" katanya. (Roby)

0 komentar:

Posting Komentar

 
Top