 |
| Arkadius Dt. Intan Bano |
Arkadius, selaku wakil rakyat, mendesak Kementerian Agama agar segera membuka layanan aduan terkait masalah ini, dan sesegera mungkin berkoordinasi dengan pihak biro perjalanan umrah yang bersangkutan untuk mencari solusi.
"Kami sesalkan ini terjadi. Perjalanan umrah memang dilakukan oleh swasta, tapi pelaksanaannya diatur dan diawasi oleh pemerintah. Kejadian ini indikasi lemahnya pengawasan," kata Arkadius..
Dewan belum menerima laporan terkait hal ini. Meski begitu, pihaknya menjalankan kewenangan inisiatif investigasi terhadap kasus yang menimpa ratusan jamaah umrah ini. Berdasarkan informasi yang dihimpun Ombudsman dari jamaah, tiket untuk penerbangan menuju Arab Saudi bahkan belum dipesan ketika sebagian jamaah sudah terbang ke Kuala Lumpur. Akibatnya, puluhan jamaah tertahan di ibu kota Malaysia tersebut selama beberapa hari.
Karenanya, Wakil Ketua DPRD Sumbar ini mengingatkan, mengacu pada Peraturan Menteri Agama nomor 8 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, jadwal penerbangan menuju dan dari Arab Saudi harus diurus oleh biro perjalanan dengan memperlihatkan bukti tiket.
Dalam hal ini, Arkadius menduga telah terjadi penyimpangan ketentuan dari PMA (Peraturan Menteri Agama) oleh biro perjalanan.Kanwil Kemenag Sumbar, kata Arkadius, perlu mencatat dan menindaklanjuti masalah ini dan memastikan biro perjalanan yang bersangkutan, yakni PT BMP, menunaikan kewajibannya terhadap jamaah umrah. Jika terbukti melanggar, biro perjalana bisa saja dikenai sanksi. DPRD Prov. Sumbar berjanji untuk terus mengawal penyelesaian masalah ini, termasuk mendesak Kemenag sebagai bagian dari penyelenggara, yang bertugas mengawasi biro perjalanan agar lebih proaktif. (Roby)
0 komentar:
Posting Komentar